Manusia dan Keadilan

Pengertian Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem ini menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama, kalau tidak sama, maka masing – masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelangggaran terjadap proporsi tersebut disebut tidak adil.

Keaadilan oleh Plato diproyeksikan pada diri manusia sehingga yang dikatakan adil adalah orang yang mengendalikan diri dan perasaannya dikendalikan oleh akal. Socrates memproyeksikan keadilan pada pemerintahan. Menurut Socrates, keadilan akan tercipta bilamana warga Negara sudah merasakan bahwa pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik. Mengapa diproyeksikan kepada pemerintah ? sebab pemerintah adalah pimpinan pokok yang menentukan dinamika masyarakat. Kong Hu Cu berpendapat bahwa keadilan terjadi apabila anak sebagai anak, bila ayah sebagai ayah, bila raja sebagai raja, masing-masing telah melaksanakan kewajibannya. Pendapat ini terbatas pada nilai-nilai tertentu yang sudah diyakini atau disepakati.

Menurut pendapat yang lebih umum dikatakan bahwa keadilan itu adalah pengakuan dan pelakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntuk hak dan menjalankan kewajiban. Atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi hak nya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama.

Berbagai Macam Keadilan

1.   Keadilan legal atau keadilan moral

Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjadi kesatuannya. Dalam masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan menurut sifat dasarnya paling cocok baginya ( the man behind the gun ). Pendapat Plato itu disebut keadilan moral, sedangkan oleh yang lainnya disebut keadilan legal

2.  Keadilan distributive

Aristotele berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan tidak sama (justice is done when equels are treated equally).

3.  Keadilan komutatif

Keadilan ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum.Bagi Aristoteles pengertian keadilan ini merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrem menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat.

Kejujuran

Kejujuran atau jujur artinya apa-apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya, apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedang kenyataan yang ada itu adalah kenyataan yang benar-benar ada. Jujur juga berarti seseorang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Untuk itu dituntut satu kata dan perbuatan, yang berarti bahwa apa yang dikatakan harus sama dengan perbuatannya. Karena itu jujur berarti juga menepati janji atau kesanggupan yang terlampir melalui kata-kata ataupun yang masih terkandung dalam hati nuraninya yang berupa kehendak, harapan dan niat.

Kecurangan

Kecurangan atau curang identik dengan ketidakjujuran atau tidak jujur, dan sama pula dengan licik, meskipun tidak serupa benar. Curang atau kecurangan artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hari nuraninya atau, orang itu memang dari hatinya sudah berniat curang dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa bertenaga dan berusaha. Kecurangan menyebabkan orang menjadi serakah, tamak, ingin menimbun kekayaan yang berlebihan dengan tujuan agar dianggap sebagai orang yang paling hebat, paling kaya, dan senang bila masyarakat disekelilingnya hidup menderita. Bermacam-macam sebab orang melakukan kecurangan. Ditinjau dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya, ada 4 aspek yaitu aspek ekonomi, aspek kebudayaan, aspek peradaban dan aspek teknik. Apabila keempat asepk tersebut dilaksanakan secara wajar, maka segalanya akan berjalan sesuai dengan norma-norma moral atau norma hukum. Akan tetapi, apabila manusia dalam hatinya telah digerogoti jiwa tamak, iri, dengki, maka manusia akan melakukan perbuatan yang melanggar norma tersebut dan jadilah kecurangan.

Pemulihan nama baik

Nama baik merupakan tujuan utama orang hidup. Nama baik adalah nama yang tidak tercela. Setiap orang menajaga dengan hati-hati agar  namanya baik. Lebih-lebih jika ia menjadi teladan bagi orang/tetangga disekitarnya adalah suatu kebanggaan batin yang tak ternilai harganya. Penjagaan nama baik erat hubungannya dengan tingkah laku atau perbuatan. Atau boleh dikatakan bama baik atau tidak baik ini adalah tingkah laku atau perbuatannya. Yang dimaksud dengan tingkah laku dan perbuatan itu, antara lain cara berbahasa, cara bergaul, sopan santun, disiplin pribadi, cara menghadapi orang, perbuatn-perbuatan yang dihalalkan agama dan sebagainya. Pada hakekatnya pemulihan nama baik adalah kesadaran manusia akan segala kesalahannya; bahwa apa yang diperbuatnya tidak sesuai dengan ukuran moral atau tidak sesuai dengan ahlak yang baik. Untuk memulihkan nama baik manusia harus tobat atau minta maaf. Tobat dan minta maaf tidak hanya dibibir, melainkan harus bertingkah laku yang sopan, ramah, berbuat darma dengan memberikan kebajikan dan pertolongan kepaa sesama hidup yang perlu ditolong dengan penuh kasih sayang , tanpa pamrin, takwa terhadap Tuhan dan mempunyai sikap rela, tawakal, jujur, adil dan budi luhur selalu dipupuk.

Pembalasan

Pembalasan ialah suatu reaksi atas perbuatan orang lain. Reaksi itu dapat berupa perbuatan yang serupa, perbuatan yang seimbang, tingkah laku yang serupa, tingkah laku yang seimbang. Pembalasan disebabkan oleh adanya pergaulan. Pergaulan yang bersahabat mendapat balasan yang bersahabat. Sebaliknya pergaulan yagn penuh kecurigaan menimbulkan balasan yang tidak bersahabat pula. Pada dasarnya, manusia adalah mahluk moral dan mahluk sosial. Dalam bergaul manusia harus mematuhi norma-norma untuk mewujudkan moral itu. Bila manusia berbuat amoral, lingkunganlah yang menyebabkannya. Perbuatan amoral pada hakekatnya adalah perbuatan yang melanggar atau memperkosa hak dan kewajiban manusia. Oleh karena itu manusia tidak menghendaki hak dan kewajibannya dilanggar atau diperkosa, maka manusia berusaha mempertahankan hak dan kewajibannya itu. Mempertahankan hak dan kewajiban itu adalah pembalasan.

Contoh Artikel Manusia dan Keadilan

Jika di Eropa etnosentrisme dan fundamentalisme agama menjadi daya sihir baru pasca runtuhnya Unisoviet, maka di Indonesia sejak runtuhnya Orde Baru dianggap menjadi pemicu relativisme nilai-nilai dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah.  Semuanya terkerucutkan dalam sebuah istilah yang dinamakan keadilan.  Keadilan menjadi penting karena di Indonesia masyarakatnya cenderung majemuk, sementara itu ada banyak kata “ingin” yang dilontarkan oleh setiap jenis orang/kelompok dalam kemajemukan tersebut.  Secara garis besar, ada empat macam keadilan politis yang ditayangkan oleh F. Budi Hardiman, yaitu keadilan komunitarian, liberal, multikultural, dan dilengkapi dengan keadilan transformasional.  Pertanyaan besarnya adalah bagaimana keadilan dapat diwujudkan dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia?

Pertama, model keadilan komunitarian di dalamnya terdapat perjuangan untuk mengangkat politik pengakuan yang menginginkan konsep pra politis suatu kelompok menjadi keadilan politis.  Dalam hal ini, nilai keutamaannya adalah komunitas religo-kultural yang diangkat secara politis, bukan kesepakatan politis yang diinginkan.  Sehingga dapat menimbulkan supremasi hukum agama mayoritas atas hukum negara, seperti kalau di Indonesia munculnya aliran Islam Ahmadiyah, misalnya.  Keadilan kedua, yaitu keadilan liberal yang menekankan adanya netralitas posisi negara di hadapan orientasi nilai partikular etnis dan religius.  Pada model ini negara harus cermat dan mementingkan politik redistribusi/redistribusi sosial daripada politik pengakuan.

Keadilan multikultural merupakan jenis keadilan ketiga.  Pada keadilan multikultural, negara tetap bersifat liberal, hak-hak kosmopolitan individu dijamin, namun negara juga menjamin hak-hak kultural kelompok.  Keadilan multikultural berarti memberikan hak-hak kolektif yang sama kepada semua kelompok kultural untuk memelihara dan mengungkapkan tradisi dan identitas kolektif mereka.  Selanjutnya, keempat adalah keadilan transformasional usulan Hardiman yang dirasa lebih cocok untuk masyarakat majemuk dunia ketiga yang sedang terglobalisasi seperti masyarakat Indonesia.

Pandangan ini mengacu pada dua teori, yaitu teori diskursus Jurgen Habermas dan dekonstruktivisme Jacques Derrida.  Titik tolaknya adalah bahwa dalam kenyataan demokrasi, pandangan pra politis tentang keadilan dapat dan harus ditransformasikan.  Dalam teori diskursus, para warga negara dari berbagai macam kelompok etnis maupun religius diposisikan berdiri setara dalam proses komunikasi publik untuk mengambil keputusan publik.  Jika dari teori dekonstruktivisme keadilan yang dimaksud adalah suatu keprihatinan dan tanggung jawab tak terbatas untuk mendengarkan yang lain dalam keberlainannya.

Artinya, kedua teori tersebut dalam hal ini keadilan transformasional adalah suatu upaya untuk memenuhi tuntutan kesamaan sekaligus satu sikap yang tepat terhadap kemajemukan cara-cara hidup di dalam masyarakat.  Yang membedakan terutama dengan keadilan liberal adalah keadilan transformasional memposisikan aspirasi kelompok etnis maupun eligius sebagai titik tolak komunikasi publik.  Namun, tidak serta merta hak kolektif diproteksi, tetapi didorong untuk komunikasi karena hak-hak komunikasi mendapat prioritas seperti halnya menurut Nancy Fraser bahwa semua kelompok sosial, etnis, maupun religius memiliki status yang setara dan hak komunikasi yang sama dalam demokrasi. Hak komunikasi yang ada nampaknya memberikan dimensi hak azasi manusia dalam proses penentuan kebijakan publik.  Perspektif etnosentrisme harus dikesampingkan dan dalam prosesnya ada keberlainan yang tidak sedikit.  Sehingga, perlu adanya ‘mendengarkan yang lain’ agar berbagai kelompok dapat melihat norma dan konsep pra politis itu dalam dimensi HAM.

Keadilan politis bukan diletakkan di masa lalu ataupun masa kini, tetapi di masa depan.  Karena dari teori Derrida mengatakan bahwa keadilan terlaksana justru jika suatu tindakan menuntut kita untuk mengikuti sistem aturan, keadilan menuntut kita untuk melakukan interpretasi atas aturan seolah-olah kita adalah penemu aturan yang baru.  Adanya fakta pluralitas mengharuskan setiap agama melihat dirinya melalui sudut pandang pihak lain.  Hal ini sejalan dengan tuntutan demokrasi bahwa berbagai kelompok dalam masyarakat majemuk berupaya keras untuk mencapai saling pengertian.  Atau dalam istilah Habermas, pada diskursus rasional kelompok-kelompok yang cenderung keras kepala harus merelatifkan pandangan-pandangannya untuk mentransformasikan norma-norma komunitasnya yang dianggap eksklusif menjai keadilan politis yang melampaui kelompok partikular.